Jutaan Muslim Uighur Dikurung oleh Pemerintah Komunis Cina, Kelompok HAM Serukan Penyelidikan
Lebih dari 12 organisasi HAM dunia termasuk Amnesty International dan Kongres Uighur Dunia, telah mempublikasikan pengajuan kepada komisi HAM PBB untuk mengirim misi pencarian fakta internasional ke wilayah tersebut.
�Pelecehan di Xinjiang hari ini begitu parah sehingga perlu menyerukan aksi internasional,� ujar ketua Human Rights Watch, Kenneth Roth di Jenewa, seperti dilansir kiblat.net, selasa(5/2/2019).
Saat ini diperkirakan lebih dari satu juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lain berada dalam penahanan di luar hukum di kamp-kamp di Xinjiang.
Perwakilan Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa mengungkapkan bahwa melalui tautan video dari Oslo meyakini jumlah yang ditahan di Xinjiang telah mencapai sekitar tiga juta.
Cina mengklaim kamp konsentrasi sebagai pusat pendidikan kejuruan untuk mencegah orang berpaham terorisme dan mendorong mereka untuk berbaur kembali dengan masyarakat.
Namun, yang terlihat adalah Cina berusaha untuk mengasimilasi populasi minoritas Xinjiang dan menekan praktik agama dan budaya yang bertentangan dengan ideologi Komunis dan budaya Han yang dominan.
Dalam pernyataan mereka, organisasi-organisasi itu bersikeras bahwa kamp-kamp tersebut sebenarnya adalah kamp �pendidikan politik�. Mereka yang ditahan di dalamnya dianggap tidak loyal kepada pemerintah dan Partai Komunis Cina.
�Di kamp-kamp ini, mereka menjadi sasaran indoktrinasi politik yang dipaksakan, penyangkalan keyakinan mereka, penganiayaan, dan dalam beberapa kasus penyiksaan,� kata pernyataan itu.
�Ada laporan tentang kematian di dalam fasilitas termasuk bunuh diri karena tidak kuat menanggung penganiayaan,� kata kepala Amnesty International Kumi Naidoo dalam sebuah pernyataan video.
Roth, dari HRW menyesalkan belum adanya protes global yang signifikan. �Cina lolos dari pelecehan luar biasa ini karena pertama, hanya sedikit orang yang tahu siapa Uighur itu,� katanya.
Dia menambahkan bahwa kurangnya protes juga dikaitkan dengan fakta bahwa Cina menggunakan pengaruh ekonominya untuk menekan protes.
Roth mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk berbuat sesuatu kepada Cina. �Dia (Guterres) diam pada salah satu hal yang paling penting, pelanggaran hak asasi manusia paling berani, karena dia khawatir akan membuat marah orang Cina,� katanya.
Ketua hak asasi PBB Michelle Bachelet mengaku telah membahas hal tersebut dan menyuarakan keprihatinan September 2018 di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia mengenai kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang.[islamedia].
Tidak ada komentar