Hamka Sudah Melek Politik Jauh Sebelum Menjadi Politisi
Islamedia - Jika orang mengenang Buya Hamka, kemungkinan besar beliau takkan dikenang sebagai seorang politisi. Sejak awal, Hamka memang tidak memandang dirinya sebagai seorang politisi. Meski demikian, jika kita melihat lembaran sejarah, kita akan melihat sosok dirinya yang sangat memahami dunia politik.
"Alhamdulillah, saya bersyukur sekali acara ini bisa berjalan lancar. Terlebih melihat antusiasme peserta selama acara. Saya perhatikan semuanya khusyuk menyimak penyampaian dari para narasumber," ungkap Muhammad Fahim Ilmi, Ketua Panitia 111 Tahun Buya Hamka yang menawarkan sejumlah kegiatan menarik di bulan Januari hingga Maret 2019 ini. [abe/islamedia]
Hal itu ditegaskan oleh Dr. Tiar Anwar Bachtiar dalam sesi kedua kajian �Napak Tilas Keteladanan Politik Buya Hamka� di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Cawang, Jakarta, pada hari Ahad (20/01) lalu. Doktor Ilmu Sejarah jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan bahwa karir politik Buya Hamka sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum beliau menjadi anggota Konstituante mewakili Partai Masyumi pasca Pemilu 1955.
"Ketika Hamka diminta menjadi penasehat pemerintahan Jepang melalui badan Chuo Sangi In, sejak saat itu ia sudah jadi politisi. Hamka juga pernah menjadi pegawai Kementerian Agama, namun akhirnya mundur untuk menjadi anggota Konstituante," ungkap Tiar.
Dalam sidang-sidang di Konstituante, Buya Hamka juga tidak hanya menyampaikan permasalahan filosofis di seputar dasar negara dan undang-undang dasar. �Kalau kita meneliti transkrip dari sidang-sidang tersebut, Hamka bahkan membahas persoalan-persoalan seputar militer, ekonomi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa beliau memang benar-benar menguasai banyak persoalan yang menyangkut negara kita,� ujar Tiar lagi.
Mengenai dasar negara, Tiar menyatakan bahwa gagasan Hamka sejalan dengan tokoh-tokoh Masyumi lainnya, yaitu bahwa Islam-lah yang semestinya menjadi dasar negara.
"Untuk mendukung pendapatnya, Hamka berargumen dengan sejarah. Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan Muslim, dan di Indonesia juga mayoritas Muslim. Maka, apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara, maka ini tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan sejarah bangsa Indonesia," pungkasnya.
Kajian seputar pemikiran Buya Hamka ini diharapkan menjadi awal dari sebuah pekerjaan besar menggali pemikiran para tokoh Islam di Indonesia.
Kajian seputar pemikiran Buya Hamka ini diharapkan menjadi awal dari sebuah pekerjaan besar menggali pemikiran para tokoh Islam di Indonesia.
Post Comment
Tidak ada komentar