Dibongkar! Ternyata Biaya Kunjungan Jokowi Ditanggung BUMN

Biaya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata harus ditanggung oleh industri perbankan.

Hal itu di antaranya terungkap berdasarkan bocoran surat yang diungkap mantan Stafsus Menteri BUMN 2014-2016, Muhammad Said Didu melalui akun pribadinya di Twitter.

Tindakan itu dianggap tidak sepatutnya dilakukan.

Berikut kicauannya:

Lihat surat ini, Kementerian desa pun "meminta" BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI.

Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini.

Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan.

Hal yang hampir mirip, sebenarnya, diceritakan Muhammad Said Didu, pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi dicegah, sehingga tidak dilakukan.

Saat Pak Presiden @SBYudhoyono dapat penghargaan internasional bbrp BUMN ingin buat iklan ucapan selamat, tapi kita larang krn uang BUMN hanya blh digunakan utk kegiatan BUMN tdk boleh utk kekuasaan dan biayai pemerintah.

Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN pun tdk boleh dr BUMN.