Kasus Al Maidah 51 Belum Kelar, Ahok Berulah lagi Soal Pernyataan Berbahayanya Terkait Pancasila

POS-METRO.COM - Belum selesai kasus dugaan penistaan agamanya, kini pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) soal Pancasila dicap sangat berbahaya.

Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati mengatakan, saat menghadiri acara ulang tahun politisi senior PDIP, Sabam Sirait, Ahok masih menyinggung soal dinamika kaum minoritas dan mayoritas.

Pernyataan itu dinilainya sebagai kekeliruan dalam menafsirkan Pancasila.

�Ahok mengatakan, bahwa Indonesia utuh apabila minoritas sudah menjadi presiden. Ini adalah penafsiran yang keliru dan sangat berbahaya. Karena statemen Ahok ini sama saja menilai bahwa Pancasila, walau dipimpin oleh mayoritas dan berhasil, tapi minoritas belum jadi presiden, maka Pancasila belum sempurna," kata Edwin dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (19/10).

Karena itu, mantan anggota MPR/DPR Fraksi PDI periode 1987-1992 meminta partai politik pengusung menertibkan bicara Ahok.

"Jangan lagi berbicara yang menyinggung masalah suku, agama, ras dan antar golongan atau (SARA), yang berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia," pintanya.

Dia menyebutkan bahwa sangat tidak relevan mempertentangkan soal SARA di Indonesia.

Sebab, dalam pemilihan kepala daerah di tanah air sudah tidak ada lagi dikotomi yang berbau SARA.

�Sudah banyak contoh kepala daerah yang beragama Kristen/Katolik, etnis tertentu pun bisa menjadi walikota, bupati dan gubernur di daerah yang mayoritasnya beragama Islam. Contohnya Walikota Solo FX Rudi, mantan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang , dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan banyak lagi," pungkas Erwin. [jpnn]