Gaspol Indonesia: Presiden Jokowi Hanya Pencitraan Selama Dua Tahun

POS-METRO.COM - Usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap dua tahun pada hari ini, Kamis, 20 Oktober 2016.

Pemerhati politik yang juga Direktur Gaspol Indonesia, Virgandhi Prayudantoro mengatakan, dua tahun Jokowi-JK, rakyat masih merasakan tidak ada perubahan yang berarti.

"Bahkan, banyak kalangan menilai jika keadaan Indonesia saat ini semakin buruk dibandingkan rezim sebelumnya," kata Virgandhi kepada redaksi, Kamis (20/10).

Ia menyatakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun terakhir dinilai belum maksimal.

"Presiden Jokowi dalam dua tahun terakhir hanya melakukan pencitraan yang kinerjanya sangat tidak dirasakan masyarakat luas," ungkap Virgandhi.

Padahal, lanjut dia, banyak aspek yang masih harus segera diselesaikan oleh Pemerintah seperti di bidang politik, hukum dan ekonomi.

"Kegaduhan terjadi di Kabinet Kerja, di mana adanya bongkar pasang menteri, menteri rangkap jabatan, terpilihnya warga negara asing menjadi menteri, serta perpecahan kekuatan partai politik," ujar Virgandhi.

Dari perspektif hukum, era Jokowi-JK kacau-balau. Saat ini, Pemerintah seakan-akan lebih fokus mengurus pungli ketimbang kasus-kasus besar seperti BLBI, Bank Century, RS Sumber Waras, dan Reklamasi Jakarta.

Kemudian dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi bukan saja stagnan, tapi justru mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen dan pada saat 2015 ekonomi turun sekitar  4,8 persen dan pada tahun 2016 hanya berkisar 5,04 persen. Ditambah lagi pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan berdasarkan hasil rapat dengan DPR hanya mampu menargetkan sekitar 5,1 persen dimasa yang akan datang.

Beban hutang luar negeri per akhir Juli 2016, utang luar negeri mencapai 324,2 milliar dolar AS yang artinya naik 6,4 persen dari tahun ke tahun, ada pula yang menyebutkan bahwa jumlah utang luar negeri sangat fantastis dimana pada tahun 2016 ini mencapai kisaran Rp. 3.263.52 triliun, pada tahun 2015 lalu mencapai angka Rp. 3.098.64 triliun, yang artinya melonjak begituh jauh.

"Hal ini menjadikan rakyat semakin pesimis terhadap kinerja rezim ini. Ekpektasi rakyat yang besar terhadap kepada rezim Jokowi saat ini ternyata tidak sesuai janji kampanye yang lalu. Karena rezim ini tidak pro rakyat," tutup Virgandhi. [rmol]