Aktivis Minta BPK Audit Anggaran Apel Kebangsaan di Jateng

Garda Keadilan - Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi acara Apel Kebangsaan Kita Merah Putih yang nilai penyelenggaraannya mencapai Rp18 miliar.

Menurut Pattiro, pos anggaran kegiatan Apel Kebangsaan Kita Merah Putih pada Minggu (17/3) dianggap tidak berbasis kinerja. Pasalnya, Apel Kebangsaan lebih menonjolkan sisi hiburan dan artis panggung, seperti halnya konser musik yang tidak perlu dibiayai negara.

"Komposisi konten kebangsaannya dipertanyakan. Yang menonjol, bertabur artis dan hiburan. Ada Slank, Armada, Letto, dan Nella Kharisma di panggung yang terpisah. Sementara, yang orasi kebangsaan hanya ada satu panggung. Dan bisa dilakukan survei atau kroscek, yang pada datang itu pada ingin melihat artis atau mendengarkan orasi kebangsaan", ungkap Koordinator Pattiro Semarang Widi Nugroho seperti dilansir CnnIndonesia.

Lebih lanjut, Pattiro mempertanyakan sistem tender yang dijalankan apakah sudah kompetitif seiring kegiatan Apel Kebangsaan dilakukan secara tender cepat sistem online lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Kita melihatnya tendernya secara cepat ya lewat LPSE. Disitu terlihat ada dua Perusahaan EO yang mendaftar dimana salah satu akhirnya menjadi pemenangnya. Ini harus didalami, apakah dua EO tersebut memang profesional ikut atau ada settingan, EO yang masuk sudah dikondisikan sehingga terlihat berkompetisi", tambah Widi.

Senada dengan Pattiro, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan "Omah Publik" meminta pihak DPRD Jawa Tengah untuk memanggil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai penyelenggara kegiatan untuk meminta keterangan atas kegiatan yang dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Kami ingin DPRD memanggil Kesbangpol selaku penyelenggara dan yang punya anggaran. Apakah acara Apel Kebangsaan itu sudah diagendakan sejak pembahasan APBD 2019 atau belum. Kalau belum, terus bunyi acara untuk mencairkan anggaran itu untuk apa. DPRD juga bisa melakukan interpelasi," kata Aktivis Omah Publik Nanang Setyono.

Dalam data di LPSE yang dibuat 5 Februari 2019, kegiatan Apel Kebangsaan dibuka dengan anggaran Rp18 miliar Dalam prosesnya, tender dimenangkan oleh PT Potensindo Global yang mengajukan anggaran Rp16,3 miliar

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjawab sejumlah kritik terhadap pelaksaanaan acara Apel Kebangsaan 'Kita Merah Putih' yang dituding banyak menghamburkan uang. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan pengadaan anggaran acara yang mencapai Rp18 miliar sesuai prosedur yang berlaku.

"Kami sangat transparan, maka siapapun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah 'monggo', tapi kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jawa Tengah," kata Ganjar di Semarang, Jumat (15/3) malam, dikutip Antara.

Menurut Ganjar, besar kecilnya anggaran kegiatan itu bersifat relatif. Ganjar memastikan acara yang bakal digelar di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima Semarang itu bakal dihadiri sampai 130 ribu orang yang berasal dari 35 kabupaten/kota.

Ganjar menepis besarnya anggaran tersebut berpotensi koruptif. Ganjar memastikan akan mengelola anggaran tersebut secara transparan kepada publik.

"Kalau kami mau sembunyi sembunyi, gak, kami buka kok, makanya semua orang bisa buka, itu hebatnya (transparansi) Jawa Tengah," ujarnya.

Ganjar memastikan pihaknya terbuka membuka untuk dikritisi berbagai pihak. Acara Apel Kebangsaan mendatang, kata dia, semata-mata sebagai bentuk kekhawatiran terhadap banyaknya fitnah, hoaks, maupun ujaran kebencian yang terjadi, khususnya di Jawa Tengah.

"Soal tidak sepakat jumlah anggaran gak apa-apa, tapi kita bisa jelaskan," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Mengenai adanya tuduhan jika Apel Kebangsaan merupakan salah satu bentuk kampanye terselubung, Ganjar menegaskan bahwa kegiatan ini tidak ada motivasi politik praktis, meskipun diselenggarakan menjelang pemilu, apalagi untuk dukung salah satu pasangan calon presiden.

"Justru menjelang pemilu, kami tidak mau Jawa Tengah dirobek-robek, maka kita menghadirkan semua orang. Kalau ada orang marah-marah ini kampanye terselubung, lho yang mana (dukungan) capres tertentu," katanya.